ANALISIS AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP WAJIB PAJAK

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan di gunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan di gunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai self assesment system. Dalam self assesment system seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan di mulai dari menghitung dan menetapkan besarnyapajak terutang,menyetorkan pajak terutang ke kas negara,melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang di lakukan oleh wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan withholding system yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang di maksud berupa gaji,honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan yang di lakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang di pakai untuk mengatur besarnya tarif pajak,tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu undang-undang no.17 tahun 2000.
Meninjau begitu pentingnya cara perhitungan,pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasala 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang di berikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan ojek PPH. Hal ini tentunya berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam hal pencatatan akuntansi. Akuntansi perpajakan merupakan salh satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas akuntansi. Dari data akuntansi,para pengelola bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tentang perpajakan. Akuntansi dalam kaitannya dengan perpajakan adalah untuk mempermudah wajib pajak mengisi SPT,mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak,penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. Dalam perhitungan akuntansi perpajakan bisa terjadi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan pajak penghasilan yang di akibatkan oleh perbedaan pandangan atas undang-undang pajak penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi,karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Pajak Penghasilan Pasal 21
	Pajak penghasilan pasal 21 menurut UU.NO 38 tahun 2008 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah,honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang di terima atau di peroleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,jasa dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.penghasilan yang di maksud adalah berupa gaji,upah,honor,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan yang di lakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Wajib Pajak PPh pasal 21
Penerima penghasilan yang di potong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:
1.	Pegawai
2.	Penerima uang pesangon,pensiun atau uang manfaat pensiun,tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3.	Bukan pegawai yang menrima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan.
4.	Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan yang di potong PPh pasal 21 adalah:
1.	Penghasilan yang di terima atau di peroleh pegawai tetap,baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2.	Penghasilan yang di terima atau di peroleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Analisis akuntansi perpajakan dan dampak penerapan PPh pasal 21 terhadap wajib pajak.
3.	Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang di terima secara sekaligus berupa uang pesangon,uang manfaat pensiun,tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4.	Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,berupa upah harian,upah mingguan,upah satuan,upah borongan atau upah yang di bayarkan secara bulanan.
5.	Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium,komisi,fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa dan kegiatan yang di lakukan.
6.	Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain brupa uang saku,uang representasi,uang rapat,honorarium,hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
	Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus di kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan jumlah yang berbeda untuk setiap orang sesuai status. Penghasilan kena pajak di hitung dengan perlakuan sebagai berikut:
1.	Baga pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto setelah di kurang dengan penghasilan kena pajak (PTKP).
2.	Bagi pegawai tidak teta, sebesar penghasilan bruto di kurang penghasilan tidak kena pajak.
3.	Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto di kurang penghasilan tidak kena pajak yang di hitung secara bulanan. Oerhitungan PPh pasal 21 format perhitungan PPh pasal 21 terutang: PPh pasal 21 terutang=tarif pajak x pengusaha kena pajak (PKP)

Penyetoran PPh Pasal 21
	PPh pasal 21 yang di potong oleh pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib di setor ke kantor pos atau bank yang di tunjuk oleh menteri keuangan menggunakan surat setoran pajak(SSP) paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan PPh Pasal 21
	Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21. Untuk PPh badan,pelaporan PPh pasal 21 menggunakan surat pemberitahuan tahunan 1771.
Recent Blog

MANFAAT SOFTWARE DIGITAL KEPS ASSISTANT DALAM PEMBUKUAN SUATU USAHA
23 September 2024
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN
04 September 2024
MASALAH AKUNTANSI TERKINI DALAM DUNIA BISNIS
15 Agustus 2024
Artikel Kami

ANALISIS AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP WAJIB PAJAK

Recent Blog

Category
