KENALI PEMBERLAKUAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM

Anda pelaku UMKM ? Atau baru mau memulai UMKM ? Sebelum itu, ayo belajar bagaimana sih pemberlakuan Pajak untuk Pelaku UMKM. Sebagai salah satu pelaku UMKM, Anda telah berkewajiban membayar pajak. Lalu kategori pajak apa yang termasuk ? Berapa yang harus dibayarkan dan bagaimana cara membayar ?

UMKM adalah  usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM maka kriteria UMKM dibagi atas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Jenis usaha ditentukan setelah melihat berdasarkan kriteria-kriteria terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pelaku UMKM.

1.	Usaha Mikro 

Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. 
Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan).

2.	Usaha Kecil

Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. 

Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan sebagainya.

3.	Usaha Menengah 

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Kekayaan bersih untuk usaha menengah sebesar 500 Juta sampai 10 Miliar dengan hasil penjualan mulai 2,5 Miliar sampai 50 Miliar.

KLASIFIKASI PAJAK

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setiap orang pribadi, yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan.
Setiap orang yang mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai alamat domisili akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar.

Dalam surat tersebut, tertulis kriteria pajak dan jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis transaksi juga omset setiap tahun.
Namun, secara umum UMKM dapat membayar jenis pajak sebagai berikut : 
1.	PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll)
2.	PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai)
3.	PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, tarif pajak UMKM yang semula 1%, diturunkan menjadi 0,5%. 
Adapun pelaku UMKM yang masih termasuk dalam bebas pajak yaitu pelaku UMKM dengan omset maksimal 500 Juta tidak dikenakan PPh Final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang HPP No 7 Tahun 2001.

BERAPA BESARAN PAJAK YANG DIBAYAR ?

Pajak yang dikenakan terhadap para pelaku UMKM pun berbeda-beda berdasarkan besaran omset yang dimiliki UMKM tersebut. Perlu dipahami, wajib pajak UMKM itu bisa berupa WP Badan maupun WP Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/bisnis.
Besaran Pajak yang harus dibayarkan ke kas negara, pelaku UMKM harus mengetahui jenis Pajak dan menghitung sesuai tarif Pajaknya. 
Misalkan, pelaku usaha melakukan transaksi jasa freight forwarding maka jenis jasa tersebut masuk dalam kategori PPh Pasal 23. Maka, tarif yang dikenakan sebesar 2%. 

BAGAIMANA CARA MEMBAYAR PAJAK ?

Cara membayar pajak dapat Anda lakukan secara offline maupun online. Secara offline bisa dilakukan dengan mendatangi petugas teller Bank, Kantor Pos dan layanan yang bekerja sama. Sedangkan secara online, di bayarkan melalui internet banking dan mobile banking maupun e-commerce yang menyediakan layanan pembayaran pajak.
Recent Blog

MANFAAT SOFTWARE DIGITAL KEPS ASSISTANT DALAM PEMBUKUAN SUATU USAHA
23 September 2024
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN
04 September 2024
MASALAH AKUNTANSI TERKINI DALAM DUNIA BISNIS
15 Agustus 2024
Artikel Kami

KENALI PEMBERLAKUAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM

Recent Blog

Category
