MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Pajak merupakan iuran wajib yang di bayarkan masyarakat Indonesia bagi yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak tanpa terkecuali kepada negara, sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan  nasional dan pembiayaan negara ,sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia kepada negara sebagai wujud nasionaliasme masyarakat kepada negara. Dengan adanya pembayaran pajak ini, masyarakat secara tidak langsung turut serta bberkontribusi dalam membangun struktur  dan infrastruktur yang berguna untuk negara dan masyarakat itu sendiri. Dengan artian lain,  pembayaran kewajiban dalam bentuk pajak kepada negara ,akan menghasilkan timbal balik kepada masyarakat dalam bentukstruktur dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat , sebagai perwujudan dari hak yang di berikan negara kepada masyarakat atas pemenuhan kewajbannya sebagai warga negara.
Manajemen perpajakan atau Tax Management merupakan sebuah usaha yang di lakukan oleh individu maupun badan yang menjadi wajib pajak agar kewajiban pajak yang di peroleh atas pajak penghasilan ataupun pajak lainnya memiliki noinal yang seminimal mungkin. Usaha meminimalkan ini di lakukan selama masih di perbolehkan oleh undang-undang maupun peraturan perpajakan dan komersial yang berlaku. Sehingga manajemen perpajakan dalam hal ini berperan untuk memastikan perusahaan melakukan perhitungan dan pembayaran perpajakan dengan tepat dan juga efisien. Manajemen perpajakan memberikan peluang terjadinya pelanggaran dan sanksi di waktu yang akan datang.
Tax planning ataupun perencanaan pajak merupakan suatu upaya dalam memperkecil ataupun mengurangi tanggungan pajak, wajib di bayarkan pada negara agar pajak yang telah di bayar tidak akan melewati jumlah yang seharusnya. Perilaku pada manajemen perpajakan ini di lakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau legal. Maksud dari kata legal disini merupakan penghematan pajak di capai atas pemanfaatan hal-hal yang bukan di atur  pada undang-undang agar tidak melanggar konstitusi maupun undang-undang tentang perpajakan yang berlaku. Tujuan dari tax planning di terapkan,antara lain: untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar jumlah yang telah di keluarkan jauh lebih efektif,menghitung serta menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,agar tidak akan denda atau sanksi yang berlaku di mana hal ini justru dapat menambah biaya pajak. Bbukan menghindari pembayaran pajak,tetapi untuk memastikan bahwa pajak di bayarkan tidak boleh lebih tinggi dari yang semestinya.
Metode perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan menggunakan empat metode yang terdiri atas Metode Gross, Net, Gross Up, dan tunjangan. Metode yang pertama, Gross merupakan metode perhitungan kewajiban PPh Pasal 21 dimana perusahaan akan melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan, sehingga gaji yang diterima karyawan sudah dipotong PPh Pasal 21. Metode ini memberikan kelebihan bagi perusahaan karena tidak perlu melakukan penambahan beban, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat, akan tetapi metode ini mungkin dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan karena penghasilan yang diterima akan dikurangi oleh PPh Pasal 21 terutama bagi yang memiliki penghasilan dengan nominal cukup besar.  Metode kedua adalah metode Net dimana langkah yang dilakukan akan sama seperti pada metode Gross, akan tetapi kemudian perusahaan mengakui PPh Pasal 21 sebagai beban. Metode ini diperbolehkan secara komersial, akan tetapi merugikan secara fiskal, untuk itu perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal dimana beban akan berkurang dan jumlah beban PPh badan menjadi meningkat.  Metode ketiga adalah Gross up, dengan menggunakan metode ini perusahaan akan melakukan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 sebagai tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan. Metode ini memberikan keuntungan kepada karyawan karena gaji yang diterima mereka seakan-akan bersih atau seperti tidak dipotong pajak, akan tetapi untuk perusahaan yang belum menghasilkan pendapatan tinggi dapat kurang menguntungkan karena beban menjadi meningkat. Metode tunjangan memiliki kemiripan dengan metode ini. Metode ini dilakukan dengan menjadikan tunjangan kedalam komponen take home pay yang diterima karyawan. Take home pay akan terdiri atas gaji pokok yang ditambah tunjangan PPh Pasal 21 dan dikurangi oleh PPh Pasal 21. Metode ini diperbolehkan oleh pemerintah, akan tetapi mungkin akan dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan. 
SISTEM MANAJEMEN PERPAJAKAN 
Manajemen perpajakan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi oleh pengusaha kena pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Menurut Zain (dalam Widyanti, 2015) manajemen perpajakan merupakan proses organisasi yang dilakukan wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga berbagai kewajiban pajak yang dimilikinya memiliki nominal rendah. Pengelolaan ataupun kegiatan manajemen perpajakan yang dilakukan pada PT. OMG dilakukan oleh Divisi Tax & Accounting, hal ini karena terdapat hubungan antara transaksi secara akuntansi dan perpajakan, sehingga perusahaan melakukan penggabungan kedua bagian ini. 
Divisi Tax & Accounting melakukan perhitungan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu dari peraturan yang diikuti adalah Undang-Undnag (UU) No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Undang- undang ini mengatur tentang kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan melalui pekerjaannya ataupun melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Beberapa pasal dalam UU tersebut tentunya akan diikuti oleh PT. OMG sesuai dengan transaksi yang dilakukannya dan jenis usaha yang dilaksanakan, seperti pada Pasal 4 ayat 2 atas kegiatan sewa gedung untuk keperluan operasional usaha, pasal 17 dan 31E tentang tarif PPh Badan dan peraturan tambahan berdasarkan peredaran bruto yang dihasilkan badan usaha. Selain itu, dalam menghitung kewajiban PPh Pasal 21 atas para karyawannya, PT. OMG mengikuti peraturan UU No. 7 Tahun 2021 yang mengandung beberapa perubahan, termasuk pada tarif, serta batas PPh Pasal 21 atas karyawan.
PERHITUNGAN PPH BADAN 
PT. OMG menjadi pengusaha kena pajak terhitung mulai tahun 2018, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan atas penjualan yang dilakukan. PPh badan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha (Sumarta & Intan,2020). Dalam melakukan perhitungan PPh badan, PT. OMG masih menerima kompensasi atas kerugian yang terjadi sebelum tahun 2021. Kompensasi kerugian fiskal merupakan sebuah metode atau mekanisme yang diadakan oleh pemerintah untuk membantu wajib pajak dengan meringankan beban pajaknya. 
Kompensasi kerugian pajak penghasilan dilindungi oleh pemerintah karena telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Pasal 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika ternyata penghasilan bruto secara fiskal yang sudah dikurangi beberapa biaya untuk keperluan mendapatkan, menagih dan memelihara dalam usaha mendapatkan penghasilan, maka perusahaan dapat melakukan kompensasi kerugian. Kompensasi ini sendiri memiliki batas waktu dimana perusahaan dapat melakukan kompensasi kerugian dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun fiskal 2021, PT. OMG menghasilkan keuntungan, akan tetapi masih memperoleh kompensasi atas kerugian pada beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan PT. OMG memiliki tagihan PPh badan yang nihil atau sebesar nol rupiah. 
KEWAJIBAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN 
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi, seperti karyawan dalam suatu perusahaan atau lembaga lain atas penghasilannya. Penghasilan ini terdiri baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan ataupun natura yang diperoleh setelah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. PPh Pasal 21 diberikan atas suatu jasa atau pekerjaan dan kemudian dipotong ketika penghasilan diberikan kepada pekerja (Manrejo & Ariandyen, 2022). PT. OMG merupakan sebuah Pengusaha Kena Pajak, sehingga sejak tahun 2018 perusahaan sudah melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji para karyawannya. Metode perhitungan yang digunakan oleh PT. OMG adalah metode Gross Up, sehingga karyawan menerima gaji seolah tanpa dipotong oleh pajak, akan tetapi sebenarnya PPh Pasal 21 ini ditanggung ke dalam beban gaji oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk memberikan fasilitas atas PPh Pasal 21 kepada para karyawannya. PT. OMG menerapkan kebijakan ini untuk dapat memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada para karyawannya. Selain itu, perusahaan dapat melakukan ini karena memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil.
MEKANISME PERHITUNGAN PPN 
Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa dikenal sebagai PPN merupakan jenis pajak yang harus dibayarkan ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa kena pajak. PPN adalah jenis pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir dan tarif PPN bersifat datar dimana tidak akan dibedakan antara kemampuan satu konsumen dan lainnya, hal ini menyebabkan PPN menjadi salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada semua lapisan masyarakat (Hapsari, 2014). Di Indonesia, PPN telah diatur oleh pemerintah melalui Undang- Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan PPNBM. Beberapa aspek yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut adalah tarif, pembayaran, pemungutan, kredit PPN dan lainnya. 
PT. OMG adalah perusahaan yang berada pada ruang lingkup industri mesin dan peralatan yang memproduksi mesin untuk keperluan industri. Dalam melakukan kegiatan produksinya, PT. OMG melakukan pembelian, seperti bahan baku kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga PT. OMG memperoleh nilai Pajak Masukan. Selanjutnya, ketika barang sudah selesai di produksi, mesin tersebut akan menjadi sebuah barang kena pajak. PT. OMG yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN Keluaran ketika mesin sudah terjual. 
Proses perhitungan PPN terutang dimulai dengan melakukan kredit PPN. Kredit PPN adalah tahapan menghitung selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam satu periode. Jika jumlah PPN Masukan lebih kecil, maka akan muncul PPN terutang atas bulan ini yang batas akhir pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya menurut PMK No 48/PMK.03/2010. Namun, jika nilai PPN Masukan lebih besar, maka PT. OMG sebagai PKP dapat menggunakan jumlah ini untuk mengurangi PPN terutang pada periode selanjutnya. 
PELAPORAN SPT (SURAT PEBERITAHUAN) TAHUNAN 
Proses pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan badan merupakan kewajiban bagi seluruh badan dan instansi berbadan hukum yang ada di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap negara. Perusahaan yang tidak melakukan proses pelaporan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bisa saja dijatuhi sanksi atau hukuman. Perusahaan yang melakukan dan mematuhi aturan pelaporan SPT tahunan, dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat terutama calon investor dan pelanggan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan SPT tahunan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kondisi perusahaan. Sejak memenuhi syarat untuk melaporkan SPT tahunan badan, PT. OMG selalu rutin melakukan proses pelaporan SPT tahunan. Meskipun hingga kini PT. OMG masih mengalami kerugian, hingga sebagian besar kewajiban pajaknya masih dialokasikan sebagai beban dan memperoleh kompensasi atas kerugian fiskal yang terjadi.
Recent Blog

MANFAAT SOFTWARE DIGITAL KEPS ASSISTANT DALAM PEMBUKUAN SUATU USAHA
23 September 2024
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN
04 September 2024
MASALAH AKUNTANSI TERKINI DALAM DUNIA BISNIS
15 Agustus 2024
Artikel Kami

MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Recent Blog

Category
